RSS

Pungli di Pondok Cabe Ilir

Bukan hal aneh lagi jika birokrasi di lingkungan pemerintahan sekelas Rukun Tetangga [RT] kerap memunculkan praktik pungli. Jika pembuatan Kartu Tanda Penduduk [KTP], Kartu Keluarga [KK], dan dokumen lain hendak diurus cepat, maka siap-siaplah merogoh kocek agak dalam.

Hal ini juga dialami warga di lingkungan sebuah RT di Pondok Cabe Ilir. Bila ada warga yang ingin membuat atau memperpanjang KTP serta KK, maka Ketua RT yang berinisial M akan mematok tarif. Jika proses pembuatannya ingin cepat, maka tarifnya lebih tinggi. Warga menginginkan adanya transparansi di dalam sistem kerja M ini.

 

doc. web

Sepertinya pungli memang sudah membudaya di kalangan aparatur pemerintahan kita. Dari pusat hingga ke daerah, banyak yang melakukan praktik tidak terpuji itu. Berbagai dalih mereka gunakan untuk mendapatkan uang. Mirisnya, hal ini juga mereka berlakukan pada masyarakat yang kurang mampu. Padahal sudah jelas tertulis dalam UUD Pasal 23 A “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang Undang”.

Saya memperpanjang KTP beberapa hari lalu dan habis 70 ribu rupiah,” tutur Rendy, 25 tahun. “Saya tidak meminta Ketua RT untuk mempercepat pembuatannya. KTP pun selesai satu minggu kemudian,” tegasnya. Biasanya hanya mengeluarkan uang 20-30 ribu rupiah saja sudah bisa diproses. Bila ada warga yang meminta untuk dipercepat proses pembuatan maka dana yang dikeluarkan lebih dari biasanya.

Diduga M memang terbiasa melakukan pungli pada warga yang ingin mengurus berbagai keperluan. “Sekitar satu bulan lalu saya memperbaharui KK. Saya menggeluarkan uang hampir 80 ribu rupiah,” tutur Kusmantoro 35 tahun. Kusman, begitu kerap ia disapa, tercatat sebagai keluaga yang tak mampu di daerah itu. Namun begitu, perlakuan padanya tetap tak dibedakan.

Berbagai keluahan juga dirasakan seperti perizin pembangunan dipatok harga sampai 300 ribu rupiah, izin tinggal [untuk orang yang mengontrak rumah] dipatok harga sampai 100 ribu rupiah. Menurut sumber, uang yang telah diterima M tidak dilaporkan kepada sekretaris RT, itu sebabnya pemasukan kas RT tak pernah bertambah. Ironisnya, meski warga banyak membayar lebih dari tarif normal, fasilitas lingkungan RT semakin buruk dan perlu dibenahi. Iuran yang diminta dari masyarakat pun disinyalir digunakannya untuk menambah pemasukan pribadi.

Adanya transparansi dalam sistem kinerja selama menjabat sebagai Ketua RT tentu akan membuat nyaman serta mendapat kepercayaan dari warga. Harapan sebagian besar warga adalah keterbukaan dalam berbagai masalah di struktur organisasi RT. Semua dana yang diterima Ketua RT seharusnya disisihkan 10% dan dimasukan ke kas RT.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: